Kumpulan Penerbit / Supplier Buku Indonesia
  • Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata Roll over image to zoom in

Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata

Kode Produk : DI82035
ISBN : 9786026322371
Penulis : Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H
Penerbit : Refika Aditama
Supplier :
X
Anda bisa klik link Supplier untuk melihat koleksi lengkap produknya
Duta Ilmu Supplier Dikirim dari Kabupaten Tuban - Jawa Timur
Kategori : UU, Hukum & Perpajakan
Cover : Soft Cover
Dimensi : 16 x 24 cm
Jumlah Halaman : 175
Bahasa : Bahasa Indonesia
Berat Produk : 275 gr
Stok Produk : Gudang Duta Ilmu Proses Pengiriman Stok Tersedia. Dikirim dalam 24 Jam

Rp 50.000

Rp 42.500

Transaksi Lewat Tokopedia
Transaksi Lewat Bukalapak

Anda bisa juga menggunakan fasilitas Live Chat dan Email untuk menghubungi kami
Email

Transaksi elektronik semakin banyak dilakukan terutama di bidang perdagangan dan perbankan. sehingga perbuatan hukum tidak lagi didasarkan pada tindakan yang konkrit, kontan dan komun, melainkan dilakukan dalam dunia maya secara tidak kontan dan berslfat individual. Derasnya penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi dalam kegiatan yang berbasis transaksi elektronik, seperti layanan ATM (Anjungan Tunai Mandiri), transaksi melalui handphone, mobile banking, internet banking, e-commerce, dll, belum diikuti dengan perkembangan hukum formal yang dapat mengikuti percepatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Oleh karena itu, diperlukan kehadiran hukum yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di dunia maya, karena hukum positif yang ada saat ini baru dalam tataran hukum materiil, dalam tataran hukum formal belum dapat menjangkaunya. 

Perkembangan yang terjadi berkenaan dengan bukti elektronik, berpengaruh pula terhadap sistem pombuktian perdata. Menurut sistem HlR (hukum acara perdata yang berlaku), hakim dalam membuktikan terikat pada alat-alat bukti yang sah diatur dalam undang-undang. Hal ini berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang undang saja (Pasal 164 HIR). Keadaan ini tentu saja akan menyulitkan proses penyelesaian sengketa, khususnya proses pembuktian dalam hal terjadinya sengketa yang timbul dalam transaksi ecommerce. Karenanya dalam undang-undang Hukum Acara Perdata yang akan dibentuk harus mengalur secara tegas bukti elektronik seperti lnformasi/dokumen elektronik serta keluaran komputer lamnya, (lan juga pemeriksaan saksi melalui teleconference sebagai alat bukti yang sah dl luar alat bukti yang sudah dltentukan.

Review Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata


Produk Terkait dengan Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata